KPAI Sebut Perkawinan Anak Banyak Terjadi di Indonesia Karena Difasilitasi Orangtua
Perkawinan anak merupakan salah satu isu sosial yang terus menjadi perhatian di Indonesia. Data dan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah usia 18 tahun masih cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun hak-haknya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia adalah adanya fasilitasi dan dorongan dari orangtua sendiri.
Menurut KPAI, budaya dan tradisi yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia sering kali menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak. Di beberapa daerah, orangtua masih memandang bahwa menikahkan anaknya di usia dini adalah langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan keluarga, mengurangi beban ekonomi, atau sebagai bentuk perlindungan dari pergaulan bebas. Sayangnya, pandangan ini tidak selalu didasarkan pada pertimbangan terbaik untuk masa depan anak, melainkan lebih kepada tradisi yang terus dipertahankan turun-temurun.
Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama orangtua memfasilitasi perkawinan anak. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, orangtua seringkali melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan keluarga dan mendapatkan keuntungan material, seperti uang mahar atau pemberian dari pihak keluarga calon pasangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, orangtua menyetujui pernikahan anak mereka demi mendapatkan sejumlah uang atau keuntungan lainnya dari keluarga pihak calon pasangan yang dianggap mampu membantu perekonomian keluarga.
Selain faktor ekonomi dan budaya, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari perkawinan usia dini juga menjadi penyebab utama mengapa orangtua memfasilitasi anak mereka menikah di usia muda. Banyak orangtua masih memandang bahwa anak perempuan yang sudah cukup umur secara fisik dan telah mengalami masa pubertas, otomatis siap untuk menikah dan memiliki keturunan. Padahal, secara psikologis dan sosial, anak-anak yang menikah di usia dini seringkali belum matang untuk menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan dan orangtua.
KPAI menegaskan bahwa perkawinan anak memiliki dampak negatif yang serius terhadap hak-hak anak. Anak-anak yang menikah di usia dini sering kali meninggalkan pendidikan mereka, mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan fisik yang berkepanjangan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, KPAI mengimbau kepada seluruh pihak, terutama orangtua, untuk memahami bahwa anak-anak butuh perlindungan dan pendidikan yang memadai sebelum memasuki jenjang pernikahan. Penting bagi masyarakat untuk mengubah paradigma bahwa perkawinan usia dini adalah solusi atas masalah ekonomi atau budaya. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi yang melarang perkawinan anak dan melakukan sosialisasi tentang bahaya serta dampak negatif dari perkawinan dini kepada masyarakat.
Selain itu, peran pendidikan sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa anak-anak harus mendapatkan hak mereka untuk menempuh pendidikan dan berkembang secara optimal sebelum menikah. Program-program pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, dan pemimpin komunitas.
Kesimpulannya, faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia adalah fasilitasi dari orangtua sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan bermartabat. Mengubah paradigma dan meningkatkan kesadaran akan bahaya perkawinan usia dini adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih peduli terhadap hak anak dan masa depannya.